Kesuksesan program penuntasan buta aksara di Kabupaten Karawang tidak terlepas dari pemikiran aktor yang berada di balik terciptanya Metoda Keaksaraan Fungsional (KF) Innova Kreatif 32 Hari. Aktor tersebut adalah Bupati Karawang, Drs, H. Dadang S. Muchtar, atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Dasim.

Ditemukannya Metoda KF Innova Kreatif sendiri berawal dari keprihatinan Bupati Dadang S. Muchtar usai dilantik menjadi Bupati Karawang pada tanggal 16 Desember 2005. Saat itu, Bupati sangat terkejut dengan data yang ada bahwa pada tahun 2006 di Kabupaten Karawang masih terdapat 177.710 masyarakat yang masih buta aksara.

Sepanjang tahun 2006, Kabupaten Karawang menuntaskan sebanyak 3.924 buta aksara dengan menggunakan metode konvensional. Dalam metode ini, para peserta dilatih selama enam bulan, dengan waktu belajar adalah 2 kali dalam seminggu selama 2,5 jam. Metode konvensional ini adalah metode standar dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dalam upaya penuntasan buta aksara di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil evaluasinya terhadap program penuntasan buta aksara pada tahun 2006, Bupati Dadang S. Muchtar menilai bahwa metode yang digunakan selama ini memakan waktu yang terlalu lama dan tidak sesuai dengan demografi masyarakat buta aksara yang ada di Kabupaten Karawang. Data statistik menunjukkan bahwa sebagian besar buta aksara yang ada di Kabupaten Karawang adalah perempuan, telah berkeluarga, dan berusia dewasa.

Atas dasar tersebut, Bupati Dadang S. Muchtar selanjutnya melakukan ujicoba pelatihan buta aksara dengan waktu singkat yaitu selama 20 hari, dengan waktu belajar 5 kali seminggu selama 2,5 jam. Selain itu, dalam ujicoba tersebut, para peserta pelatihan diberikan intensif sebesar Rp. 5.000 perhari untuk memotivasi mereka untuk mau mengikuti pelatihan. Bupati Dadang S. Muchtar sendiri menilai bahwa dana insentif untuk memotivasi ini sangat penting karena sebagian besar mereka malu untuk belajar, serta untuk mengganti waktu mereka untuk mencari nafkah yang tersita oleh kegiatan belajar.

Sebagai pilot project terhadap metode KF Innova Kreatif 32 Hari ini, Bupati Dadang S. Muchtar menunjuk Desa Mekarjaya di Kecamatan Purwasari sebagai pilot project penuntasan buta aksara tingkat desa, dan membandingkannya dengan pilot project pogram penuntasan buta aksara dengan metode konvensional di Kecamatan.

Hasil perbandingan dari pilot project di kedua tempat tersebut ternyata sangat menggembirakan. Dalam waktu 20 hari, para buta aksara yang telah mengikuti pelatihan tersebut berhasil membaca, menulis dan berhitung dalam waktu singkat. Hasil ini selanjutnya menarik perhatian konsultan Program Pendanaan Kompetisi Peningkatan Indeks Prestasi Manusia (PPK-IPM) Provinsi Jawa Barat.

Atas saran konsultan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang selanjutnya berkonsultasi kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk dapat menerapkan metode tersebut di seluruh Kabupaten Karawang. Hasilnya, Depdiknas menyetujui program tersebut dengan catatan harus terlebih dahulu menyempurnakannya agar sesuai dengan standar Depdiknas sehingga para peserta pelatihan dapat memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) dari Depdiknas.

Standar-standar tersebut diantaranya adalah para peserta harus telah mengikuti pelatihan selama 114 jam, serta bisa membaca dan menulis secara lancar minimal 5 kata. Penyempurnaan selanjutnya dilakukan dengan menambah waktu belajar dari sebelumnya 20 hari menjadi 32 hari. Metode inilah yang kemudian dikenal sebagai Metode KF Innova Kreatif 32 Hari. Nama Metoda KF Innova Kreatif 32 Hari sendiri merupakan saran dari Konsultan PPK-IPM Provinsi Jawa Barat.

Pengakuan Depdiknas terhadap Metoda KF Innova Kreatif 32 Hari menjadi dasar terhadap program penuntasan buta aksara di Kabupaten Karawang ke depan. Pada tahun 2007, program tersebut selanjutnya diselenggarakan secara serentak di seluruh Kabupaten Kabupaten Karawang. Sebanyak 59.140 buta aksara telah berhasil dituntaskan dalam waktu singkat.

Keberhasilan Metoda KF Innova Kreatif 32 Hari sendiri telah diakui oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional telah memberikan Anugrah Aksara kepada Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar. Anugrah tersebut diberikan secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla saat peringatan Hari Aksara Internasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Metode ini selanjutnya terus dikembangkan di tahun 2008. Sisa sebanyak 54.646 buta aksara akan dituntaskan tahun ini. Mereka akan dibagi menjadi 2 tahap, dimana pada tahap pertama telah dituntaskan sebanyak 26.558 buta aksara dan akan diberikan SUKMA pada tanggal 21 April 2008. Sedangkan sisanya akan dituntaskan pada tahap kedua yang akan diselenggarakan pada bulan Juli – Agustus 2008. Keberhasilan penuntasan ini akan menjadikan predikat Karawang Bebas Buta Aksara menjadi kenyataan.

Selain berupaya menuntaskan buta aksara yang ada di Kabupaten Karawang, Pemerintah Kabupaten Karawang pun fokus dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan serta mempermudah akses masyarakat terhadap pendidikan. Di saat sejumlah calon Kepala Daerah berkampanye terhadap kemudahan akses pendidikan, Kabupaten Karawang telah memulai dengan menggratiskan biaya pendidikan dasar sembilan tahun mulai tingkat SD hingga SMP sejak Tahun 2007.

Kebijakan pendidikan gratis di Tingkat SD dan SMP ini adalah dengan wujud komitmen Kabupaten Karawang dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun). Melalui kebijakan ini, seluruh SD dan SMP Negeri yang ada di Kabupaten Karawang telah digratiskan.

Namun demikian, walaupun biaya pendidikan gratis, kegiatan operasional sekolah dan mutu pendidikan yang ada tetap dipertahankan. Hal ini karena pembebanan biaya pendidikan yang sebelumnya dibebankan kepada orang tua murid, saat ini ditunjang oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat dan tambahan dana BOS dari Pemerintah Kabupaten Karawang.

Untuk menggratiskan biaya pendidikan SD dan SMP sepanjang tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Karawang telah mengucurkan dana tambahan BOS Kabupaten sebesar Rp. 8,784 miliar yang berasal dari APBD II. Sedangkan untuk tahun 2008 ini, dana BOS Kabupaten yang telah dianggarkan adalah sebesar Rp. ……

Kebijakan pendidikan lainnya adalah dengan merehabilitasi dan memperbaiki kembali gedung-gedung sekolah yang rusak, khususnya gedung SD. Di saat sejumlah daerah meributkan mengenai kondisi gedung sekolah yang hampir seluruhnya rusak, Pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan upaya-upaya perbaikan gedung SD sejak tahun 2006.

Berdasarkan data pada tahun 2006, sebanyak 2.861 lokal gedung SD rusak berat. Atas dasar tersebut, Bupati Dadang S. Muchtar yang saat itu baru terpilih menjadi Bupati mengambil kebijakan untuk memperbaiki sebanyak 1.203 lokal gedung sekolah SD sepanjang tahun 2006 yang menghabiskan anggaran hingga Rp. 54,066 miliar. Pada tahun 2007, kebijakan serupa diambil dengan memperbaiki 828 lokal dengan anggaran mencapai Rp. 41,147 miliar. Total sepanjang tahun 2006-2007 sebanyak 1.851 lokal gedung SD telah diperbaiki dengan total anggaran mencapai 95,213 miliar. Selain itu, sepanjang tahun 2006-2007

Pemerintah Kabupaten Karawang pun telah mengajak sejumlah perusahaan yang di Kabupaten Karawang untuk ikut serta dalam program rehabilitasi gedung SD. Hasilnya, terdapat 25 lokal gedung SD yang telah berhasil diperbaiki oleh para perusahaan tersebut maupun pihak lain. Mereka diantaranya adalah PT. TVS Motor Indonesia, Prysmian Cable, PT. API dan PT. MKU dari Korea, serta Yayasan Nur Mulyahati.

Untuk tahun 2008, masih terdapat sekitar 985 lokal gedung SD yang memerlukan perbaikan dengan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp. 50,5 miliar. Oleh karena itu, pada tahun 2008 ini, Pemerintah Kabupaten Karawang telah menganggarkan anggaran perbaikan untuk 724 lokal gedung SD. Sedangkan sisa sebanyak 261 lokal gedung SD masih dalam proses perencanaan anggaran.

Keberhasilan Kabupaten Karawang dalam menuntaskan buta aksara tidak terlepas dari metode yang digunakan dalam melatih para buta aksara. Pemerintah Kabupaten Karawang menggunakan Metoda Keaksaraan Fungsional (KF) Innova Kreatif 32 Hari. Metode ini merupakan hasil pemikiran empiris Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar.

Melalui metode ini, para buta aksara akan mendapatkan pelatihan yang lebih singkat dan insentif, sehingga mereka dapat membaca dan menulis dalam waktu singkat. Para peserta pelatihan akan belajar selama 32 hari, dimana waktu belajar berlangsung mulai hari Senin hingga Jumat. Pelatihan dilakukan sore hari selama 3,5 jam dengan mengambil tempat di salah satu rumah warga, atau pun di blandongan (balai pertemuan). Para peserta pelatihan tersebut dibagi menjadi kelompok-kelompok dimana masing-masing kelompok berisi 20 peserta. Mereka akan dibimbing oleh dua orang tutor.

Mengingat sebagian besar peserta telah berusia dewasa dan lanjut usia, maka metode pembelajaran dilakukan dengan terlebih dahulu menghapal huruf-huruf (abjad alfabet) yang ada. Mereka kemudian diajarkan bagaimana menyusun huruf-huruf tersebut menjadi suatu kata. Setelah mereka lancar melakukan hal tersebut, pelatihan berikutnya adalah dengan mengajari mereka bagaimana menulis huruf-huruf dan kata-kata tersebut.

Guna memotivasi para buta aksara untuk mau mengikuti pelatihan, Pemerintah Kabupaten Karawang pun memberikan insentif bagi para peserta sebesar Rp. 3.000 per hari. Sedangkan untuk para tutor, Pemerintah Kabupaten Karawang pun memberikan honor sebesar Rp. 600.000. Hal menarik dari pemberian insentif ini adalah sejumlah peserta tidak menggunakannya secara langsung, melainkan mengumpulkan uang tersebut untuk dijadikan modal berjualan, sehingga dapat terbentuk kelompok-kelompok usaha masyarakat.

Keberhasilan Metoda KF Innova Kreatif 32 Hari sendiri telah diakui oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional telah memberikan Anugrah Aksara kepada Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar. Anugrah tersebut diberikan secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla saat peringatan Hari Aksara Internasional tanggal 9 November 2007 di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Hari ini, Senin (21/4), sebanyak 26.558 warga belajar akan mendapatkan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA). Kegiatan ini merupakan salah satu wujud program penuntasan buta aksara di Kabupaten Karawang. Sertifikat SUKMA tersebut secara simbolis akan diserahkan oleh Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar kepada 4.500 warga belajar di Lapang Karang Pawitan, Karawang. Dengan keberhasilan ini, pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karawang yang selama ini terseok di posisi ke-23 di Jawa Barat, dipastikan meningkat cukup signifikan dan berada di peringkat 18.

Kegiatan penyerahan SUKMA kali ini dipadukan dengan peringatan Hari Kartini yang bertema “Dengan semangat Hari Kartini Ke-129, Perempuan Kabupaten Karawang Bebas Buta Aksara Tahun 2008”. Hal ini karena sebagian besar dari warga belajar dan buta aksara yang ada di Kabupaten Karawang adalah kaum perempuan. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan sticker desa siaga kepada para camat dan pemeriksaan gratis deteksi dini kangker rahim bagi 100 wanita usia produktif sekalgus menyaksikan peragaan kreasi anak-anak PAUD.

Pemberantasan Buta Aksara merupakan salah satu program yang digarap secara serius dan intensif oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Hal ini karena berdasarkan data statistik pada tahun 2006, jumlah buta aksara di Kabupaten Karawang mencapai 117.710 orang. Keseluruhan buta aksara tersebut, oleh Pemkab Karawang akan dituntaskan hingga tahun 2008, sehingga Kabupaten Karawang akan berpredikat Bebas Buta Aksara Tahun 2008.

Guna mencapai target tersebut, Pemkab Karawang menggelar pelatihan bagi para buta aksara. Di tahun 2006, Pemkab Karawang telah berhasil menuntaskan sebanyak 3.924 buta aksara dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 958 juta. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2007 menjadi sebanyak 59.140 buta aksara dengan anggaran sebesar Rp. 15,086 miliar. Total buta aksara yang telah dituntaskan sepanjang tahun 2006-2007 sebanyak 63.064 buta aksara dengan total anggaran mencapai Rp. 16,044 miliar.

Memasuki tahun 2008 ini, Pemkab Karawang telah menuntaskan 26.558 buta aksara dan meperoleh sertifikat SUKMA hari ini. Mereka telah mengikuti pelatihan buta aksara tahap pertama dengan menggunakan Metoda Keaksaraan Fungsional (KF) Innova Kreatif 32 Hari, yang merupakan hasil pemikiran empiris Bupati Dadang S. Muchtar. Pelatihan digelar mulai tanggal 29 Februari hingga 2 April 2008. Sisanya sebanyak 28.088 buta aksara akan mengikuti pelatihan tahap kedua yang berlangsung pada bulan Juli – Agustus 2008. Total anggaran yang disiapkan untuk pelatihan tahap pertama dan kedua tahun 2008 tersebut adalah mencapai Rp, 15.585 miliar.

Dengan selesainya kedua tahapan pelatihan ini, Pemkab Karawang telah menuntaskan seluruh buta aksara yang ada di Kabupaten Karawang. Total anggaran yang telah dialokasikan untuk program penuntasan buta aksara tersebut sejak tahun 2006 telah mencapai Rp. 31,629 miliar. Hal ini merupakan prestasi yang sangat impresif mengingat Kabupaten Karawang telah berhasil menuntaskan 117.710 buta aksara hanya dalam waktu 3 tahun.

Keberhasilan Kabupaten Karawang dalam menuntaskan buta aksara tersebut tidak terlepas dari metode yang digunakannya yaitu metode Innova Kreatif Keaksaaraan Fungsional 32 Hari. Metode tersebut merupakan metode yang digagas pertama kali oleh Kabupaten Karawang. Melalui metode tersebut, para buta aksara akan mengikuti pelatihan sebanyak 114 jam selama 32 hari. Mereka belajar secara berkelompok dimana setiap kelompok berisi 20 orang dengan tutor sebanyak 2 orang. Untuk memotivasi para buta aksara untuk mengikuti pelatihan tersebut, Pemkab Karawang juga memberikan insentif sebesar Rp. 3.000 perhari bagi masyarakat yang mau mengikuti pelatihan, dan memberikan honor untuk masing-masing tutor sebesar Rp. 600 ribu.

Keberhasilan Metoda KF Innova Kreatif 32 Hari sendiri telah diakui oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional telah memberikan Anugrah Aksara kepada Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar. Anugrah tersebut diberikan secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla saat peringatan Hari Aksara Internasional tanggal 9 September 2007 di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Selain penuntasan buta aksara, Pemkab Karawang pun sangat concern di sektor pendidikan, khususnya dalam program Wajar Dikdas 9 Tahun. Untuk itu, Pemkab Karawang telah mengambil 2 kebijakan strategis, yaitu pendidikan gratis serta pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas yang rusak. Melalui kebijakan pendidikan gratis ini, Pemkab Karawang telah menggratiskan biaya pendidikan serta menghapus Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) di tingkat SD/SMP dengan menggunakan Dana BOS Kabupaten. Selain itu, Pemkab Karawang juga telah membatasi besaran DSP di tingkat SMA dan SMK.

Sedangkan untuk program pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, selama tahun 2006-2007 Pemkab Karawang telah merehabilitasi 1.861 ruang kelas dari 2.861 ruang kelas gedung SD yang rusak. Sisa 985 ruang kelas yang rusak akan dituntaskan pada tahun 2008 ini. Selain itu, Pemkab Karawang pun telah membangun 402 ruang kelas baru ,10 unit sekolah baru serta pembangunan 2 gedung SD Percontohan yang masing-masing bernilai Rp. 6 miliar, yaitu SDN Nagasari dan SDN Karawang Kulon.

penggunaan-teorema-bayes-untuk-mengklasifikasikan-dokumen-1

Fakta berikutnya adalah probabilitas suatu sms apakah ditujukan untuk Dinas Pendidikan atau untuk Satpol PP. berdasarkan data sms yang kita punyai sebelumnya terlihat bahwa dari:

• 2 dari 4 sms yang masuk adalah ditujukan untuk Dinas Pendidikan, dengan demikian probabilitas suatu sms yang masuk ditujukan kepada Dinas Pendidikan adalah 2/4 = 0.5 (50 persen).

• 2 dari 4 sms yang masuk adalah ditujukan untuk Satpol PP, dengan demikian pobabilitas suatu sms yang masuk ditujukan kepada Satpol PP adalah 2/4 = 0.5 (50 persen).

Dari fakta tersebut diatas diketahui bahwa bahwa sebuah sms yang masuk adalah ditujukan untuk Dinas Pendidikan adalah P(S) = 0.5, sedangkan probabilitas untuk Satpol PP adalah P(~S)= 0.5. Fakta ini merupakan probabilitas awal (prior probability) dari suatu sms yang masuk.

Langkah selanjutnya adalah mengambil salah satu sms yang akan digunakan sebagai sample untuk ditentukan klasifikasinya.

Sms Sampel 1

Pak, di SD Tarumanegara masih ada pungutan, padahal sudah ada dana BOS.

Sms Sampel 2

PKL di alun-alun sudah mengganggu lalu lintas, tolong ditertibkan.

Uji Sms Sampel 1

Buat matriks kata-kata dengan probabilitas sesuai dengan corpus. Untuk kata-kata yang baru (tidak ada dalam corpus) probabilitas bernilai 0,50. hal ini merupakan nilai pertengahan (dalam arti kata tersebut memiliki peluang yang sama besar apakah Dinas Pendidikan atau Satpol PP), sehingga kata baru ini dinilai mempunyai probabilitas yang sama besar apakah termasuk corpus yang dimaksud atau tidak. Probilitas dibandingkan dengan probabilitas total.

Bandingkan kata-kata yang ada dalam SMS tersebut dengan teorema bayes, sesuai dengan probabilitas yang ada dalam matriks probabilitas corpus.

Pertama kita bandingkan kata-kata yang ada dengan probabilitas di corpus Dinas Pendidikan.

Hasilnya adalah =

= 7.58046E-05

dan

= 1.2E-15

Dari hasil tersebut dapat kita tuliskan

= (0.5 / 1) * 7.58046E-05

= 3.79023E-05

Dan

= (0.5 / 1) * 1.2E-15

= 6.1875E-16

Selanjutnya hasil tersebut kita masukkan kedalam rumus NBC, yaitu

Atau

Ln (3.79023E-05 / 6.1875E-16) = 24.83833172

Karena 24.83833172 > 0, maka sms yang kita uji tersebut dapat kita nyatakan sebagai sms yang ditujukan untuk Dinas Pendidikan.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa probabilitas sebelumnya (prior probability) menunjukan bahwa sms yang masuk memiliki peluang yang kurang dapat ditentukan (masing-masing 50 persen), sehingga perlu direvisi kembali untuk melihat kemungkinan lain dari sms tersebut (posterior probability). Melalui NBC posterior probability tersebut dimanfaatkan untuk menentukan sms tersebut secara matematis.

Masih belum jelas, anda dapat berlatih dengan menggunakan sample sms yang kedua.

Permasalahan:

Suatu program SMS Gateway dikelola oleh Pemerintah Daerah apakah merupakan sebuah spam atau bukan. SMS Gateway ini menerima sms-sms dari masyarakat mengenai kebijakan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah kemudian akan meneruskan sms-sms tersebut dinas/instansi terkait yang bertanggungjawab terhadap isi sms tersebut. Dalam kasus ini kita akan mengambil contoh dari 2 instansi, yaitu sms yang ditujukan untuk Dinas Pendidikan dan untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Pertama-tama kita mulai dengan mengumpulkan (mengklasifikasikan secara manual) data sms yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Satpol PP. Dengan demikian kita memiliki dua buah corpus (kumpulan dokumen) dimana satu merupakan kumpulan sms untuk Dinas Pendidikan dan Satpol PP. Sms dari masing-masing corpus tersebut akan dijadikan sebagai training data (data latihan) pengklasifikasi dokumen yang akan dibuat.

Selanjutnya kita hitung jumlah kata-kata yang ada di masing-masing corpus tersebut. jumlah banyaknya kata yang muncul dalam masing-masing corpus tersebut akan menjadi dasar penentuan probabilitas awal (prior probability) dari suatu kata di masing-masing corpus.

, dimana W_i merupakan kata ke-i dalam corpus C.

Sebagai contoh, untuk lebih memudahkan, saya ambil masing-masing dua buah sms Dinas Pendidikan dan Satpol PP sebagai ilustrasi untuk dijadikan corpus. (corpus sendiri seharusnya berisi lebih banyak sms atau bahkan ribuan sms untuk meningkatkan ketepatan kemampuan pengklasifikasian dokumen).

Sms Dinas Pendidikan 1

Kepada bapak bupati tolong di tinjau terutama pengunaan dana BOS. karna kami wali murid merasa terbebani dengan banyaknya pungutan biaya.

Sms Dinas Pendidikan 2

Bagaimana tentang Bos buku di SD ada atau tidak? msh ada SD yang mewajibkan muridnya beli buku.

Sms Satpol PP 1

Pak bupati, mohon PKL untuk ditertibkan/bongkar tanpa pilih kasih.

Sms Satpol PP 2

Pak bupati,coba ditertibkan PKL yang dipinggir Jalan Johar/Kertabumi.

Selanjutnya, kita ambil masing-masing kata dengan jumlah kemunculannya untuk mmbuat tabel probabilitas.

Catatan:

Banyak cara membuat probabilitas. Disini probabilitas suatu kata dihitung dengan membagi banyaknya kata dengan banyaknya dokumen dalam corpus yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah 2 karena setiap corpus berisi 2 dokumen sms.

Probabilitas sendiri tidak dapat bernilai lebih dari satu. Oleh karena itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Paul Graham (dalam tulisannya Plan for Spam), hasil pembagian yang menghasilkan angka >= 1, maka probalitasnya adalah 0,99. sedangkan hasil pembagian yang menghasilkan angka <= 0, probabilitasnya adalah 0,01

* Tunggu bahasan selanjutnya!

Dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan, Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar memberikan bantuan pinjaman bergulir tanpa bunga bagi para pedagang empyakan di Pasar Cilamaya dan Pasar Rengasdengklok, Rabu (2/1). Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu para pedagang empyakan di pasar-pasar terbebas dari jeratan rentenir. Bantuan diberikan kepada 100 pedagang empyakan di masing-masing pasar dengan nominal sebesar Rp. 500 ribu.

Tidak hanya Pasar Cilamaya dan Rengasdengklok saja, sejumlah pedagang dipasar lain pun akan diberikan bantuan serupa. Menurut data dari Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Karawang, selain Pasar Cilamaya dan Rengasdengklok, pasar lainnya adalah Pasar Karawang, Pasar Johar, Pasar Cikampek I dan Pasar Cikampek II.

Tercatat sebanyak Rp. 250 juta dari APBD 2007 disiapkan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk dibagikan kepada para pedagang di keenam pasar tersebut. Pasar Cilamaya, Pasar Rengasdengklok, Pasar Karawang dan Pasar Johar akan mendapatkan alokasi masing-masing sebesar Rp. 50 juta, sedangkan Pasar Cikampek I dan II masing-masing akan mendapatkan alokasi sebesar Rp. 25 juta.

Mekanisme pemberian bantuan sendiri tidak dikelola oleh Bagian Ekonomi, melainkan akan dikelola oleh para Kepala UPTD Pasar (biasa dikenal dengan nama Mantri Pasar) yang bersangkutan karena mereka lebih mengenal para pedagang yang ada dipasarnya. Untuk itu, selain menarik retribusi, para Kepala UPTD Pasar akan bertindak sebagai kolektor cicilan para pedagang.

Bupati Dadang S. Muchtar dalam kesempatan menyatakan bahwa bantuan ini merupakan salah satu bentuk upaya dari Pemerintah Kabupaten Karawang untuk membebaskan para pedagang kecil dari jeratan rentenir. “Hampir setiap pasar saat ini telah dikuasai rentenir, untuk itu Pemkab berupaya membantu para pedagang melalui para Mantri Pasar,” jelas Bupati.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan bahwa modal yang dibutuhkan oleh para pedagang empyakan sebenarnya tidak terlalu besar, yaitu berkisar antara ratusan ribu rupiah hingga Rp. 1 juta saja. “Tetapi bila mereka meminjam kepada rentenir tentunya utang mereka akan beranak pinak, atau bahkan bercucu,” gurau Bupati seraya kembali menegaskan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah daerah merupakan bantuan pinjaman tanpa bunga.

Oleh karena itu, Bupati berharap para pedagang empyakan yang mendapatkan bantuan saat ini dapat mencicil pinjaman mereka dengan baik. Konsep ini merupakan ujicoba, dimana jumlah bantuan akan ditingkatkan bila program dapat berjalan baik di tahun 2008. “Tapi tolong juga harus niatkan dengan ikhlas untuk kembalikan pinjaman, bila bagus ke depan akan ditambah,” jelas Bupati seraya menginstruksikan para Mantri Pasar untuk tidak memotong bantuan yang diberikan kepada pedagang..

Abdul Ghofur, pedagang mie ayam di Pasar Cilamaya yang mendapatkan bantuan dari Bupati tersebut sangat senang dan bersyukur terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada para pedagang. Hal ini karena pengalamannya saat di-PHK dari sebuah restoran empat tahun silam, dirinya meminjam uang dari rentenir sebesar Rp. 200 ribu. “Namun jumlah yang harus dibayarkan menjadi Rp. 250 ribu,” tandasnya seraya menambahkan bahwa dirinya optimis dapat mengembalikan bantuan yang diterimanya hari ini dapat lunas 3 bulan mendatang.

Lain halnya dengan Ir. Atang Suwarno, pedagang kain di Pasar Rengasdengklok yang mewakili teman-temannya sesama pedagang. Menurutnya, para pedagang di Pasar Rengasdengklok yang tidak mendapatkan bantuan bertanya-tanya apakah mereka akan mendapatkan bantuan serupa. Hal ini karena di Pasar Rengasdengklok terdapat 520 pedagang kios/ruko, 1.499 pedagang kaki lima, dan 480 pedagang empyakan. “Tetapi yang mendapatkan bantuan hanya 100 pedagang empyakan saja, bagaimana dengan sisanya,” tanyanya.

Hal senada diungkapkan oleh Ust. Ade Aburohman, pedagang kelontong di Pasar Cilamaya. Saat ini terdapat 200 pedagang empyakan di Pasar Cilamaya, dan 100 diantaranya telah mendapatkan bantuan. “Untuk pedagang yang belum mendapatkan pinjaman kapan akan mendapatkan giliran,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Dadang S. Muchtar meminta para pedagang untuk bersabar. Hal ini karena bantuan saat ini hanya uji coba, dan bila berhasil dengan baik akan ditingkatkan di tahun-tahun kedepan.

Bupati juga menambahkan bahwa pada awalnya pihaknya berencana menganggarkan bantuan kepada para pedagang sebesar Rp. 5 miliar. Namun karena perbedaan konsep, maka alokasi anggaran tersebut diberikan untuk penguatan modal para lembaga perkreditan kecamatan (PK) untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Untuk bantuan pinjaman tanpa bunga melalui Mantri Pasar sendiri baru dialokasikan Rp. 250 juta sebagai uji coba, dan akan ditambah bila program berjalan dengan baik” jelasnya.

Pasar Tradisional Vs. Minimarket

Disisi lain, munculnya minimarket-minimarket hingga ke pelosok desa disinyalir membuat pasar tradisional kalah bersaing. Di samping harganya yang pasti, kondisi lingkungan minimarket yang bersih, rapi dan ber-ac membuat para pembeli lebih nyaman berbelanja di minimarket. Hal ini berlawanan dengan kondisi di pasar tradisional yang biasanya kotor bahkan cenderung kumuh membuat para pembeli enggan berbelanja di pasar tradisional.

Untuk mengatasi hal tersebut, Bupati mengajak para pedagang pasar untuk berembuk bersama-sama mencari solusi dan pemecahan dari permasahalan tersebut. Oleh karena itu, Bupati menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) sedang melakukan uji kelayakan terhadap pasar-pasar yang ada di Kabupaten Karawang. Bupati berharap pasar yang ada di Karawang nantinya dapat bersih, rapi dan tidak kumuh. Hal ini seperti salah satu pasar di daerah Rangkasbitung, Banten, yang modern, rapi dan bersih serta tidak kumuh.

Namun demikian, Bupati mengingatkan para pedagang untuk tidak resah dalam menanggapi hal tersebut. Hal ini karena dirinya akan mengajak para pedagang untuk berembuk terlebih dahulu terhadap bagaimana konsep pasar yang baik. “Tidak ada pemaksaan, kita akan bermusyawarah terlebih dahulu untuk bersama-sama mencari yang terbaik,” jamin Bupati.

Bupati juga menambahkan bahwa bila memang perlu dibangun pasar yang baru, dirinya menjamin bahwa harga kios yang akan dibangun disesuaikan dengan kemampuan para pedagang melalui hasil rembukan tersebut. “Untuk bisa bersaing dengan minimarket, maka kita harus perbaharui pasar yang kumuh, namun tentunya semampunya pedagang,” tambahnya.

Menjelang Hari Juang 45 dan Hari Infanteri Tahun 2007, Peleton Beranting (Tonting) Yudha Wastu Pramuka Jaya kembali melakukan napak tilas para pejuang kemerdekaan. Kali ini, napak tilas diawali di Tugu Proklamasi Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu (15/12) dan berakhir di Cipatat, rabu (19/12).

Tonting Yudha Wastu Pramuka Jaya Pertama yang berasal dari korps Kopassus akan mengawali langkah Tonting Yudha Wastu Pramuka Jaya 2007. Peleton tersebut beranggotakan 36 prajurit Kopassus, yang terdiri dari 4 bintara dan 32 tamtama. Mereka dipimpin oleh seorang perwira yaitu Letda Inf. Wirahadi Harahap selaku komandan peleton.

Dalam perjalanannya, peleton tersebut akan membawa sejumlah perlengkapan sebagai simbol perjuangan. Perlengkapan tersebut diantaranya adalah Simbol Yudha Wastu Pramuka Jaya, Sumpah, Amanat dan Perintah Kilat Alm. Panglima Besar Jendral Sudirman, Bendera korp Infanteri, Bendera Kodam III Siliwangi, serta tas perlengkapan administrasi serah terima. Perlengkapan tersebut kemudian akan diserahkan ke peleton yang akan bertugas berikutnya.

Peleton Yudha Wastu Pramuka Pertama dilepas oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang, Suwarsono, SH. Panglima Kodam III Siliwangi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kajari mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian pengabdian korps Infanteri terhadap para pejuang dalam rangka bela Negara dan pantang menyerah, khususnya saat perang Palagan Ambarawa.

Selain itu, tonting sendiri merupakan tradisi korps infanteri yang sarat makna perjuangan dan patriotisme yang telah dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan. “Oleh karena itu kegiatan ini hendaknya dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi korps infanteri dalam pengabdiannya,” imbuh Pangkodam.

Palagan Ambara sendiri, lanjut Pangkodam, terjadi pada 62 tahun silam. Ada makna hakiki bagi korps infanteri dalam perang tersebut. Kemenangan dalam Palagan Ambarawa adalah berkat merupakan taktik infanteri yang dilakukan oleh TNI saat itu. Walaupun lawan saat itu memiliki kualitas persenjataan yang jauh lebih baik, namun berkat taktik gerilya maka kemenangan pun dapat diraih.

Pangkodam menambahkan bahwa generasi muda infanteri saat ini harus dan wajib melestarikan tradisi perjuangan tersebut. Salah satunya adalah melalui kegiatan tonting ini sehingga nilai-nilai heroik dapat dijiwai oleh seluruh praajurit. “Namun demikian hal ini belum seberapa bila dibandingkan dengan yang terjadi 62 tahun lalu, oleh karena itu tidak ada kata lain bagi infanteri selain meningkatkan olah yudha, semangat patriotisme, serta kemanunggalan TNI,” jelas Pangkodam.

Gagasan menarik kembali dikeluarkan Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar. Setelah sukses dengan program Innova Kreatif, kali ini dalam rangka meningkatkan perekenomian masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Karawang berencana membagikan puluhan ribu pohon produktif untuk masyarakat. Sebagai tahap awal, Bupati Dadang S. Muchtar membagikan seribu pohon produktif bagi warga Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat, Jumat (14/12).

Desa Karangligar sendiri menjadi tempat pencanangan program penanaman pohon produktif untuk meningkatkan perekenomian masyarakat Karawang, khususnya yang bermata pencaharian petani dan nelayan. Melalui program tersebut, masyarakat akan mendapatkan sebuah pohon produktif untuk ditanam di halaman rumah masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dadang S. Muchtar mengatakan bahwa ide dari program tersebut sangatlah sederhana. Sebuah pohon produktif, seperti pohon mangga, diberikan kepada masyarakat. Dimana dalam satu atau dua tahun pohon tersebut diharapkan sudah mulai berbuah. Buah tersebut selain dapat dikonsumsi sendiri, tetapi dapat juga dijual saat masa panen. “Sehingga masyarakat dapat memiliki tabungan tetap dalam setiap tahunnya,” jelas Bupati.

Tujuan akhir dari program ini sendiri, lanjut Bupati adalah agar daya beli masyarakat dapat meningkat. Dengan adanya pohon tersebut, masyarakat dapat dikatakan memiliki tabungan atau simpanan yang dapat digunakan setiap tahunnya. Dengan demikian tentunya masyarakat dapat dikatakan memiliki penghasilan tetap dalam setiap tahunnya. “Untuk satu pohon dalam sekali panen diperkirakan dapat dijual hingga mencapai Rp. 100 ribu,” ujarnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Karawang, Ir. Iman Sumantri menambahkan bahwa upaya meningkatkan penghasilan para petani dan nelayan tidak akan cukup hanya dengan upaya meningkatkan produksi saja. Sebagai contoh, di sektor pertanian sendiri, berdasarkan data statistik, seorang petani yang memiliki satu hektar sawah akan memiliki penghasilan hingga Rp. 1 juta perbulan. “Namun rata-rata petani di Kabupaten Karawang hanya memiliki sekitar 0,3 hektar sawah saja, sehingga pendapatan mereka belum mencapai UMK,” jelas Iman.

Tidak pernah terlintas di benak Dadang Nur Alam (42) bahwa anaknya, Faturachman Al-Ghazy (2) menderita katarak sejak lahir. Terlebih Faturachman merupakan anak yang ceria dan gemar berlari-lari sambil bermain sehingga tidak pernah terpikirkan bahwa ia menderita katarak. Penyakit katarak anak tersebut baru diketahui ketika Dadang memeriksakan mata sebelah kanan anaknya yang sedikit berwarna kelabu di rumah sakit.

Saat itu, Dokter yang memeriksa menyatakan bahwa Faturachman menderita katarak. Untuk bisa sembuh, mata kanan Faturachman harus dioperasi. Proses operasi sendiri tidak dapat dilakukan secara serta merta, hal ini karena usia Faturachman yang masih muda, sedangkan untuk dapat dioperasi minimal harus berusia kurang lebih dua tahun. Pernyataan senada diterima Dadang saat membawa Faturchman ke Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Cikampek dan RS. Cicendo Bandung.

Namun Faturachman akan segera memiliki mata yang normal. Hal ini karena dalam waktu dekat mata kanannya akan segera di operasi. Terima kasih kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Karawang beserta PT. Askes dan Tim Medis RSUD Karawang yang telah memungkinkan dilakukannya operasi katarak pada mata Faturachman.

Selain Faturachman, 41 orang penderita katarak lainnya akan turut mengikuti operasi yang sama. Ke-42 orang tersebut merupakan peserta Bakti Sosial Operasi Mata Katarak Gratis yang dilakukan oleh Korpri Kabupaten Karawang. Kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian HUT Korpri Ke-36 tingkat Kabupaten Karawang yang bekerjasama dengan PT. Askes, RSUD Karawang.

Kegiatan bakti sosial sendiri dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Karawang, Eli Amalia Priatna di depan Ruang Screening dan Operasi RSUD Karawang, Rabu (12/12). Kegiatan bakti sosial sendiri dikhususkan bagi masyarakat miskin atau pun tidak mampu, juga bagi para PNS atau pensiunan PNS dari Golongan I dan II. Dari 42 orang peserta tersebut, 4 diantaranya merupakan para PNS dan 38 sisanya merupakan masyarakat tidak mampu, dimana sebagian besar telah berusia lanjut. Operasi sendiri akan dibagi di dua tempat yaitu di RSUD Karawang dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) di Cikampek.

Wakil Bupati Karawang, Eli Amalia Priatna dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu wujud kepedulian dari para PNS yang tergabung dalam Korpri terhadap masyarakat Karawang. “Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai salah satu upaya guna memenuhi kebutuhan layanan kesehatan khususnya bagi para PNS golongan I dan II serta masyarakat kurang mampu,” ujar Wakil Bupati.

Sementara itu, Direktur RSUD Karawang, dr. Djoni Dharmadjaja, mengatakan bahwa operasi katarak hanya memakan waktu sekitar 30 hingga 40 menit saja, dengan waktu penyembuhan pasca operasi sekitar satu minggu. Sedangkan biaya operasi katarak di RSUD Karawang sendiri mencapai sekitar Rp. 2 juta, sedangkan bila dilakukan di RS Swasta diperkirakan dapat mencapai Rp 5 juta hingga 7 juta.